Tuntut Tunjangan Perbatasan
SINTANG, TRIBUN-Puluhan guru di Kabupaten Sintang mengancam akan memboikot pelaksanaan UAN-BN-2010/2011, dan melakukan aksi mogok mengajar, jika pemerintah tidak membayar tunjangan guru perbatasan 2010 yang pernah dijanjikan.
Hal tersebut disampaikan pahlawan tanpa tanda jasa itu ketika melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sintang Senin (4/4). "Kami harap pemerintah bisa segera membayar tunjangan perbatasan yang pernah dijanjikan, kalau tidak kami akan memboikot UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar," kata Koordinator unjuk rasa Deky Kolombus Keling, disambut tepuk tangan guru lainnya.
Kata Kolombus, pemerintah sudah bertindak tidak adil, pasalnya sebagian guru sudah mendapatkan tunjangan sementara mereka tidak. Padahal mereka sudah melengkapi semua administrasi yang ditentukan oleh pemerintah. "Kami sudah mengajar selama 24 jam, kami juga sudah mempunyai no rekening, tapi kenapa tunjangan kami tidak cair ada apa sebenarnya ini," kata Kolombus.
Kolombus mengatakan, jika pemerintah belum bisa memberikan jawaban para guru ini tidak akan merubah keputusannya untuk memboikot UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar. "Biarpun pekerjaan kami yang akan menjadi taruhannya, kami tetap akan melakukan pemboikotan, kami semua sudah sepakat dengan rekan-rekan guru semuanya," kata Kolombus dengan tegas.
Hal senada juga dikatakan oleh Jenta Ssos guru SMP 1 Ketungau Tengah yang belum mendapat tunjangan guru perbatasan. Kata Jenta dirinya sudah melaksanakan tugas sama dengan guru-guru yang lainnya, termasuk melengkapi persyaratan yang ditentukan namun mengapa tidak juga dicairkan. "Kalau alasannya, adiministrasi kami kurang lengkap seharusnya diinformasikan lebih awal supaya kami bisa memperbaikinya," kata dia.
Kata Jenta tunjangan tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupan keluarganya, apalagi kebutuhan hidup di daerah pedalaman lebih mahal ketimbang di Kabupaten Sintang.
Sementara itu Maman guru SDN 17 Ketungau Hulu menuturkan hal serupa, dikatakannya kehidupan mereka di daerah pedalaman sangatlah mahal, apalagi transportasi satu-satunya hanya bisa menggunakan jalur air. "Kalau misalnya ada tugas dari Kecamatan sampai ke Kabupaten, gaji kita akan habis untuk ongkos perjalanan, jadi tunjangan itu sangat kami butuhkan," tandasnya.
Proyek Pusat
Kepala dinas pendidikan Sintang YAT Lukman Riberu mengatakan, tunjangan guru perbatasan yang diberikan pemerintah tersebut merupakan proyek pemerintah pusat yang diberikan kepada guru-guru yang ada di perbatasan. "Yang harus dipahami oleh guru, sebenarnya tunjangan perbatasan ini adalah proyek pemerintah pusat, bukan hak. Jadi bisa saja mereka dapat ataupun tidak," katanya.
Kendati demikian, lanjut Lukman dirinya sudah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan, sejak beberapa waktu lalu. "Kami sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan persoalan ini, kami juga memahami bagaimana perasaan rekan-rekan guru semuanya, namun biar bagaimanapun kami tidak bisa mengambil kebijakan," tandasnya.
Dari data yang disampaikan, terdapat sekitar 590 guru yang diusulkan mendapat tunjangan guru perbatasan pada tahun 2010 lalu, namun dari jumlah tersebut terdapat sekitar 247 yang belum mendapat tunjangan tersebut. "Jadi untuk tahun 2011 ini, kami usulkan kepada pemerintah agar yang belum mendapat tunjangan guru perbatasan ini diprioritaskan, karena itu jalan satu-satunya," tandasnya.
Lukman mempunyai solusi lain untuk mengatasi persoalan tersebut, supaya bisa adil, caranya uang tunjangan yang didapat guru-guru lainnya dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi rata. "Semisal BLT, kan bisa saja seperti itu, uang yang didapat guru lain dikumpulkan kemudian dibagi rata, namun ini juga kembali kepada kebijakan kepala sekolah," tandasnya.
Berkaitan dengan ancaman para guru yang akan memboikot pelaksanaan UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar, Lukman berharap para guru tidak melakukan hal itu, sebab itu akan sangat merugikan siswa yang akan melaksanakan ujian. "UAN inikan sudah kebijakan pemerintah pusat, ini demi masa depan anak-anak kita bersama, namun kalau para guru melakukan hal itu terpaksa kami memberlakukan PP 53 mengenai disiplin PNS," tandasnya. (ali)
Side Bar
Bicara Lantang
Ketua Komisi III DRD Sintang Achmad Sutarmin mengatakan, pihak DPRD juga sudah menyampaikan persoalan tunjangan guru perbatasan ini dengan dinas pendidikan Kabuaten Sintang beberapa waktu lalu. "Kami sudah sampaikan bukan hanya kepada pihak provinsi, namun juga pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan kami bicara lantang saat itu," tandasnya.
Sutarmin membantah, jika dirinya sudah main mata dengan dinas pendidikan terkait masalah ini, sehingga jawaban yang diberikannya sama persis dengan dinas pendidikan. "Kalaupun secara kebetulan apa yang kami sampaikan hampir sama dengan dinas pendidikan, karena memang kami mengadap ke pusat sama-sama untuk mengurus masalah ini," tandasnya.
Kata Sutarmin, sejatinya persoalan tunjangan guru perbatasan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sintang saja. Sejumlah Kabupaten di Provinsi lain juga mengalami nasib serupa, namun mereka tidak sampai melakukan unjuk rasa seperti di Sintang. "Karena ini memang sudah kebijakan pusat, bukan pemerintah Kabupaten, jadi kita hanya bisa mendesak pemerintah pusat," tandasnya.
Menanggapi harapan para guru agar pemerintah bisa mengambil kebijakan, sepertinya hal itu juga tidak akan mungkin dilakukan, karena memang pada dasarnya tunjangan tersebut merupakan proyek pemerintah pusat. "Harapan kami tetap sama, kami mohon kepada guru agar tidak memboikot UAN-BN dan mogok mengajar, kasihan anak-anak yang akan melaksanakan ujian," tandasnya. (ali)
Jadwal UN 2011 Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama
* UN untuk SMP/MTs dan SMPLB: 25-28 April 2011
* UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB: 3-6 Mei 2011
Jadwal Ujian Nasional UN 2011 Jenjang Sekolah Dasar
* UN untuk SD/MI dan SDLB: 10-12 Mei 2011
* UN Susulan SD/MI dan SDLB: 18-20 Mei 2011
* Pengumuman kelulusan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2011
SINTANG, TRIBUN-Puluhan guru di Kabupaten Sintang mengancam akan memboikot pelaksanaan UAN-BN-2010/2011, dan melakukan aksi mogok mengajar, jika pemerintah tidak membayar tunjangan guru perbatasan 2010 yang pernah dijanjikan.
Hal tersebut disampaikan pahlawan tanpa tanda jasa itu ketika melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sintang Senin (4/4). "Kami harap pemerintah bisa segera membayar tunjangan perbatasan yang pernah dijanjikan, kalau tidak kami akan memboikot UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar," kata Koordinator unjuk rasa Deky Kolombus Keling, disambut tepuk tangan guru lainnya.
Kata Kolombus, pemerintah sudah bertindak tidak adil, pasalnya sebagian guru sudah mendapatkan tunjangan sementara mereka tidak. Padahal mereka sudah melengkapi semua administrasi yang ditentukan oleh pemerintah. "Kami sudah mengajar selama 24 jam, kami juga sudah mempunyai no rekening, tapi kenapa tunjangan kami tidak cair ada apa sebenarnya ini," kata Kolombus.
Kolombus mengatakan, jika pemerintah belum bisa memberikan jawaban para guru ini tidak akan merubah keputusannya untuk memboikot UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar. "Biarpun pekerjaan kami yang akan menjadi taruhannya, kami tetap akan melakukan pemboikotan, kami semua sudah sepakat dengan rekan-rekan guru semuanya," kata Kolombus dengan tegas.
Hal senada juga dikatakan oleh Jenta Ssos guru SMP 1 Ketungau Tengah yang belum mendapat tunjangan guru perbatasan. Kata Jenta dirinya sudah melaksanakan tugas sama dengan guru-guru yang lainnya, termasuk melengkapi persyaratan yang ditentukan namun mengapa tidak juga dicairkan. "Kalau alasannya, adiministrasi kami kurang lengkap seharusnya diinformasikan lebih awal supaya kami bisa memperbaikinya," kata dia.
Kata Jenta tunjangan tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupan keluarganya, apalagi kebutuhan hidup di daerah pedalaman lebih mahal ketimbang di Kabupaten Sintang.
Sementara itu Maman guru SDN 17 Ketungau Hulu menuturkan hal serupa, dikatakannya kehidupan mereka di daerah pedalaman sangatlah mahal, apalagi transportasi satu-satunya hanya bisa menggunakan jalur air. "Kalau misalnya ada tugas dari Kecamatan sampai ke Kabupaten, gaji kita akan habis untuk ongkos perjalanan, jadi tunjangan itu sangat kami butuhkan," tandasnya.
Proyek Pusat
Kepala dinas pendidikan Sintang YAT Lukman Riberu mengatakan, tunjangan guru perbatasan yang diberikan pemerintah tersebut merupakan proyek pemerintah pusat yang diberikan kepada guru-guru yang ada di perbatasan. "Yang harus dipahami oleh guru, sebenarnya tunjangan perbatasan ini adalah proyek pemerintah pusat, bukan hak. Jadi bisa saja mereka dapat ataupun tidak," katanya.
Kendati demikian, lanjut Lukman dirinya sudah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan, sejak beberapa waktu lalu. "Kami sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan persoalan ini, kami juga memahami bagaimana perasaan rekan-rekan guru semuanya, namun biar bagaimanapun kami tidak bisa mengambil kebijakan," tandasnya.
Dari data yang disampaikan, terdapat sekitar 590 guru yang diusulkan mendapat tunjangan guru perbatasan pada tahun 2010 lalu, namun dari jumlah tersebut terdapat sekitar 247 yang belum mendapat tunjangan tersebut. "Jadi untuk tahun 2011 ini, kami usulkan kepada pemerintah agar yang belum mendapat tunjangan guru perbatasan ini diprioritaskan, karena itu jalan satu-satunya," tandasnya.
Lukman mempunyai solusi lain untuk mengatasi persoalan tersebut, supaya bisa adil, caranya uang tunjangan yang didapat guru-guru lainnya dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi rata. "Semisal BLT, kan bisa saja seperti itu, uang yang didapat guru lain dikumpulkan kemudian dibagi rata, namun ini juga kembali kepada kebijakan kepala sekolah," tandasnya.
Berkaitan dengan ancaman para guru yang akan memboikot pelaksanaan UAN-BN dan melakukan aksi mogok mengajar, Lukman berharap para guru tidak melakukan hal itu, sebab itu akan sangat merugikan siswa yang akan melaksanakan ujian. "UAN inikan sudah kebijakan pemerintah pusat, ini demi masa depan anak-anak kita bersama, namun kalau para guru melakukan hal itu terpaksa kami memberlakukan PP 53 mengenai disiplin PNS," tandasnya. (ali)
Side Bar
Bicara Lantang
Ketua Komisi III DRD Sintang Achmad Sutarmin mengatakan, pihak DPRD juga sudah menyampaikan persoalan tunjangan guru perbatasan ini dengan dinas pendidikan Kabuaten Sintang beberapa waktu lalu. "Kami sudah sampaikan bukan hanya kepada pihak provinsi, namun juga pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan kami bicara lantang saat itu," tandasnya.
Sutarmin membantah, jika dirinya sudah main mata dengan dinas pendidikan terkait masalah ini, sehingga jawaban yang diberikannya sama persis dengan dinas pendidikan. "Kalaupun secara kebetulan apa yang kami sampaikan hampir sama dengan dinas pendidikan, karena memang kami mengadap ke pusat sama-sama untuk mengurus masalah ini," tandasnya.
Kata Sutarmin, sejatinya persoalan tunjangan guru perbatasan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Sintang saja. Sejumlah Kabupaten di Provinsi lain juga mengalami nasib serupa, namun mereka tidak sampai melakukan unjuk rasa seperti di Sintang. "Karena ini memang sudah kebijakan pusat, bukan pemerintah Kabupaten, jadi kita hanya bisa mendesak pemerintah pusat," tandasnya.
Menanggapi harapan para guru agar pemerintah bisa mengambil kebijakan, sepertinya hal itu juga tidak akan mungkin dilakukan, karena memang pada dasarnya tunjangan tersebut merupakan proyek pemerintah pusat. "Harapan kami tetap sama, kami mohon kepada guru agar tidak memboikot UAN-BN dan mogok mengajar, kasihan anak-anak yang akan melaksanakan ujian," tandasnya. (ali)
Jadwal UN 2011 Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama
* UN untuk SMP/MTs dan SMPLB: 25-28 April 2011
* UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB: 3-6 Mei 2011
Jadwal Ujian Nasional UN 2011 Jenjang Sekolah Dasar
* UN untuk SD/MI dan SDLB: 10-12 Mei 2011
* UN Susulan SD/MI dan SDLB: 18-20 Mei 2011
* Pengumuman kelulusan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar