LANDAK TRIBUN-Kepala dinas perhubungan Kabupaten Landak Ignatius Yohanes sontak terkejut begitu mendengar pandangan umum yang disampaikan oleh Sabirin mewakili fraksi partai Demokrasi Pembaruan pada rapat pemandangan umum di ruang sidang DPRD Landak Senin (30/11) siang.
Dalam pandangannya Sabirin menyebutkan, meminta kepala daerah agar menegur kepala dinas, badan dan kantor yang jarang masuk, serta meminta dinas terkait segera memanfaatkan jembatan timbang KM 10 yang terabaikan. "Mana ada kepala dinas yang jarang masuk kantor, lucu-lucu," kata Yohanes sembari tertawa terpingkal-pingkal saat sidang masih berlangsung.
Yohanes yang saat itu duduk di hadapan Tribun langsung mengklarifikasi pernyataan dewan. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan dewan tersebut semuanya tidak benar. "Kita kan ada tugas-tugas di luar jadi tidak perlulah dilaporkan di sini," ujarnya.
Saat dimintai tanggapanya mengenai pernyataan tersebut, Yohanes menganggap hal tersebut hanya ngawur. "Ngawur, peran kepala dinas inikan sangat strategis, tidak meski harus tetap di kantor. Kalau tidak tahu itu berrati mereka belum mengetahui tugas eksekutif. Orang baru-baru semuanya bah yang jadi anggotanya ni," katanya.
Yang membuat Yohanes merasa kesal juga pada saat itu Dewan mengatakan segera memungsikan jembatan timbang yang ada di KM 10. "Mana ada di KM 10 jembatan timbang, bukan jembatan timbang tapi alat uji kendaraan," katanya.
Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Nyipendi yang dikonfirmasi Tribun mengenai pernyataan anggota dewan memilih tidak berkomentar. "Ya kalau mau tahu pekerjaan saya silahkan saja datang ke kantor bagaiaman sibuknya saya," ungkapnya singkat.
Sekda Kabupaten Landak Ludis yang dikonfirmasi Tribun terkait permintaan dewan untuk menegur kepala dinas dan kepala badan, usai menghadiri rapat paripurna pemandangan umum mengatakan pihaknya akan melakukan peninjaua lebih lanjut. "Mau kita cek dulu, sebab mereka jugakan banyak tugas-tugas luar benar ndak mereka tidak masuk," katanya menjawab pertanyaan Tribun.
Ia mengatakan banyaknya kegiatan bupati yang melibatkan SKPD juga menjadi sebab kepala dinas jarang di kantor, namun demikian hal tersebut bukan berarti mereka tidak ngantor. "Kita cek dulu apakah memang mereka ada kegiatan di luar atau tidak, kalau tidak akan kita tegur. Saya selalu tegas dengan staf-staf apalagi ini tinggal 2 minggu lagi efektif dalam tahun ini," katanya.
Disinggung mengenai banyaknya kepala dinas yang sering pulang ke Pontianak Ludis menganggap hal tersebut adalah wajar. "Ya biasalah itu, yang penting inikan selesai ndak kontrak kerjanya setahun itu, itu yang penting bagi saya. Walaupun dia datang tapi tidak bisa menyelsaikan pekerjaan dengan baik sama saja," katanya.
Anggota DPRD Landak Sabirin yang dimintai keterangan lebih lanjut mengenai bukti-bukti adanya kepala dinas yang jarang masuk mengatakan pada prinsipnya dewan hanya ingin melihat kinerja kepala dinas menjadi lebih baik lagi. "Gimana ya, intinya kita hanya ingin kepala dinas lebih baik lagi, itukan hasil musywarah rekan-rekan semuanya," kata dia.
Saat disinggung mengenai tuntutannya terhadap dinas terkait agar secepatnya memungsikan jembatan timbang, padahal sesuai dengan pernyataan kepala dinas perhubungan bahwa tidak ada jembatan timbang, lagi Sabirin mengatakan. "Jembatan timbanga atau apapun itu namanya yang jelas harus segera difungsikan, karena selama ini nganggur saja tidak bermanfaat," ungkapnya. (ali)
Selasa, 01 Desember 2009
Punya Kartu Tak BIsa Ambil Raskin Warga Adukan Sekdes ke Dewan
LANDAK TRIBUN-Dengan membawa 37 lembar surat pengambilan jatah raskin Kardiron (52) warga Desa Sekendal Kecamatan Air Besar, Senin (30/11) mengadukan nasibnya kepada ketua DPRD Landak seorang diri.
Ia mengatakan terpaksa menempuh jalur tersebut lantaran merasa kecewa, karena kartu pengambilan raskin yang dibagikan oleh aparat desa tidak bisa dipergunakan untuk mengambil jatah raskin.
"Saat itu saya bawa kartu ini mau ambil beras, namun oleh petugas tidak boleh katanya kartu yang saya bawa ini palsu," kata dia saat ditemui Tribun usai mengadap ketua DPRD Landak Heri Saman.
Kartu yang dibawa oleh Kardiron tersebut berbentuk foto copian, dalamn surat itu tertera bulog kartu raskin 2009, yang ditanda tangani oleh Camat Air Besar F Yonas. "Saya hanya tanya saja kepada pak dewan tadi, apakah kartu saya ini masih berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku kenapa saya tidak bisa mengambil raskin," katanya.
Ia menjelaskan kartu tersebut dibagikan pada 25 Mei 2009 lalu, oleh sekdes Sekendal bernama Niksam, sebagai bukti pengambilan jatah raskin yang akan disalurkan oleh aparat desa tanggal 24 November lalu. "Dulu kami tidak dapat kartu, sekarang sudah dapat kok tidak bisa juga ambil raskin," ungkapnya dengan kesal.
Dikatakan Kardiron kasus ini bukan kali pertama terjadi di desa Sekendal. Sejak pemerintah memberikan bantuan raskin kepada masyarakatnya warga di sana juga tidak pernah menerima raskin. Ia menduga aparat desa telah menjualnya kepada pemilik toko. "Kalau tidak dijual masak kami tidak pernah dapat raskin," katanya.
Sekdes Sekendal Niksam yang dikonfirmasi Tribun mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang warga penerima raskin untuk mengambil jatahnya apalagi yang bersangkutan sudah mendapatkan kartu. "Ini hanya salah paham saja. Semua warga bisa mengambil raskin kok," katanya.
Ia menjelaskan mengapa Kardiron tidak bisa mengambil raskin, dikarenakan saat itu truk pengangkut beras belum sampai di Desa Sekendal. Namun Kardiron sudah memaksa membeli beras di lokasi tersebut.
"Saat itu truk pengangkut beras baru sampai di Simpang Semuntik bermaksud menurunkan beras di lokasi tersebut. Kami memang tidak melayani dia saat itu karena kami bermaksud membagikannya ke Desa Sekendal. Namun dia sudah keburu emosi lalu pulang," kata NIksam.
Mengenai 36 orang pemegang kartu lainnya yang juga tak mendapatkan raskin, Niksam memperkirakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Kardiron dengan cara mengumpulkan kartu warga lainnya. "Saya sudah bagikan semua raskinya ya tinggal pak kardiron dan orang-orang tersebut," katanya.
Niksam mengatakan jatah raskin untuk desa Sekendal tersebut sebanyak 11,25 ton yang rencananya akan dibagikan kepada 735 kepala keluarga yang ada di lima dusun. Dusun Baris, Sajam, Limpo, Lepuk, dan Dusun Sekendal.
"Berasnya sudah datang kamis, sedangkan pembagiannya dilakukan dua hari Kamis dan jumat, warga dapat mengambil beras dengan cara datang sendiri dan membawa kupon," kata dia.
Ia juga mengatakan beras tersebut dijual sesuai dengan ketentuan yang ada. Masing-masing KK mendapatkan beras sebanyak 15 Kg, dengan harga Rp 2500. "Semuanya sudah mendapatkan beras sesuai dengan ketentuan, bahkan ada yang membeli lebih satu karung, karena ada sebagian warga yang tidak mengambilnya," kata dia.
Camat Air Besar (Serimbuk) yang dikonfirmasi Tribun juga mengatakan, pihaknya sudah menganjurkan aparat desa untuk membagikan raskin sesuai dengan ketentuan yang ada. "Tidak ada masalah mengenai raskin, semua warga sudah kebagian sesuai dengan ketentuan yang ada," kata dia.
Yonas menganggap Kardiron hanya mengada-ada saja apalagi dirinya datang hanya seorang diri. "Itukan hanya menyampaikan aspirasi, jadi jangan terlalu dipercaya, tidak ada masalah lagi kok dengan pembagian raskin jadi tidak perlu diekspos lagi," kata Camat. (ali)
Side Bar
Perlu Sosialisasi
wakil ketua DPRD Landak Markus Amid yang menerima mengatakan, sudah banyak sekali kasus-kasus serupa yang masuk ke meja dewan beberapa diantaranya sudah diselesaikan secara musyawarah. "Kalau kasus ini masih berlarut-larut dewan juga akan memanggil kepala desanya, menanyakan kejelasan kasus tersebut," katanya.
Banyaknya kasus dugaan penyelewengan raskin membuat kalangan dewan menjadi gerah. Untuk menghindari kejadi serupa dewan meminta pihak bulog, Kecamatan atau Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Yang menjadi permasalahan kadang-kadang masyarakat menyalahakan desa, sementara desa terkendala dana untuk mengambil raskin ke bulog, sementara untuk menebus beras di bulog desa harus membayar secara langsung, kalau desa tidak punya uang bagaimana mau mengambilnya. Nah mekanisme pengambilan raskin ini yang perlu disosialisasikan kepa masyarakat supaya jelas," ungkapnya.
Selain dari pada penyuluhan pengawasan pendistribusian raskin juga perlu dilakukan oleh pihak terkait, baik pihak kepolisian ataupun bulog. "Kalau ada pengawasan saya pikir tidak akan terjadi kasus semacam ini," ungkapnya.
Dikatakan Markus pada periode 2009-2014 laporan yang disampaikan oleh Kardiron merupakan kasus pertama. Namun sebelumnya dewan sudah banyak menerima laporan kasus serupa. "Kalau untuk periode kali ini, baru sekali namun yang sebelumnya Sudah banyak sekali laporan yang sampai ke meja dewan, kita sudah memanggil pihak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. (ali)
Ia mengatakan terpaksa menempuh jalur tersebut lantaran merasa kecewa, karena kartu pengambilan raskin yang dibagikan oleh aparat desa tidak bisa dipergunakan untuk mengambil jatah raskin.
"Saat itu saya bawa kartu ini mau ambil beras, namun oleh petugas tidak boleh katanya kartu yang saya bawa ini palsu," kata dia saat ditemui Tribun usai mengadap ketua DPRD Landak Heri Saman.
Kartu yang dibawa oleh Kardiron tersebut berbentuk foto copian, dalamn surat itu tertera bulog kartu raskin 2009, yang ditanda tangani oleh Camat Air Besar F Yonas. "Saya hanya tanya saja kepada pak dewan tadi, apakah kartu saya ini masih berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku kenapa saya tidak bisa mengambil raskin," katanya.
Ia menjelaskan kartu tersebut dibagikan pada 25 Mei 2009 lalu, oleh sekdes Sekendal bernama Niksam, sebagai bukti pengambilan jatah raskin yang akan disalurkan oleh aparat desa tanggal 24 November lalu. "Dulu kami tidak dapat kartu, sekarang sudah dapat kok tidak bisa juga ambil raskin," ungkapnya dengan kesal.
Dikatakan Kardiron kasus ini bukan kali pertama terjadi di desa Sekendal. Sejak pemerintah memberikan bantuan raskin kepada masyarakatnya warga di sana juga tidak pernah menerima raskin. Ia menduga aparat desa telah menjualnya kepada pemilik toko. "Kalau tidak dijual masak kami tidak pernah dapat raskin," katanya.
Sekdes Sekendal Niksam yang dikonfirmasi Tribun mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang warga penerima raskin untuk mengambil jatahnya apalagi yang bersangkutan sudah mendapatkan kartu. "Ini hanya salah paham saja. Semua warga bisa mengambil raskin kok," katanya.
Ia menjelaskan mengapa Kardiron tidak bisa mengambil raskin, dikarenakan saat itu truk pengangkut beras belum sampai di Desa Sekendal. Namun Kardiron sudah memaksa membeli beras di lokasi tersebut.
"Saat itu truk pengangkut beras baru sampai di Simpang Semuntik bermaksud menurunkan beras di lokasi tersebut. Kami memang tidak melayani dia saat itu karena kami bermaksud membagikannya ke Desa Sekendal. Namun dia sudah keburu emosi lalu pulang," kata NIksam.
Mengenai 36 orang pemegang kartu lainnya yang juga tak mendapatkan raskin, Niksam memperkirakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Kardiron dengan cara mengumpulkan kartu warga lainnya. "Saya sudah bagikan semua raskinya ya tinggal pak kardiron dan orang-orang tersebut," katanya.
Niksam mengatakan jatah raskin untuk desa Sekendal tersebut sebanyak 11,25 ton yang rencananya akan dibagikan kepada 735 kepala keluarga yang ada di lima dusun. Dusun Baris, Sajam, Limpo, Lepuk, dan Dusun Sekendal.
"Berasnya sudah datang kamis, sedangkan pembagiannya dilakukan dua hari Kamis dan jumat, warga dapat mengambil beras dengan cara datang sendiri dan membawa kupon," kata dia.
Ia juga mengatakan beras tersebut dijual sesuai dengan ketentuan yang ada. Masing-masing KK mendapatkan beras sebanyak 15 Kg, dengan harga Rp 2500. "Semuanya sudah mendapatkan beras sesuai dengan ketentuan, bahkan ada yang membeli lebih satu karung, karena ada sebagian warga yang tidak mengambilnya," kata dia.
Camat Air Besar (Serimbuk) yang dikonfirmasi Tribun juga mengatakan, pihaknya sudah menganjurkan aparat desa untuk membagikan raskin sesuai dengan ketentuan yang ada. "Tidak ada masalah mengenai raskin, semua warga sudah kebagian sesuai dengan ketentuan yang ada," kata dia.
Yonas menganggap Kardiron hanya mengada-ada saja apalagi dirinya datang hanya seorang diri. "Itukan hanya menyampaikan aspirasi, jadi jangan terlalu dipercaya, tidak ada masalah lagi kok dengan pembagian raskin jadi tidak perlu diekspos lagi," kata Camat. (ali)
Side Bar
Perlu Sosialisasi
wakil ketua DPRD Landak Markus Amid yang menerima mengatakan, sudah banyak sekali kasus-kasus serupa yang masuk ke meja dewan beberapa diantaranya sudah diselesaikan secara musyawarah. "Kalau kasus ini masih berlarut-larut dewan juga akan memanggil kepala desanya, menanyakan kejelasan kasus tersebut," katanya.
Banyaknya kasus dugaan penyelewengan raskin membuat kalangan dewan menjadi gerah. Untuk menghindari kejadi serupa dewan meminta pihak bulog, Kecamatan atau Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Yang menjadi permasalahan kadang-kadang masyarakat menyalahakan desa, sementara desa terkendala dana untuk mengambil raskin ke bulog, sementara untuk menebus beras di bulog desa harus membayar secara langsung, kalau desa tidak punya uang bagaimana mau mengambilnya. Nah mekanisme pengambilan raskin ini yang perlu disosialisasikan kepa masyarakat supaya jelas," ungkapnya.
Selain dari pada penyuluhan pengawasan pendistribusian raskin juga perlu dilakukan oleh pihak terkait, baik pihak kepolisian ataupun bulog. "Kalau ada pengawasan saya pikir tidak akan terjadi kasus semacam ini," ungkapnya.
Dikatakan Markus pada periode 2009-2014 laporan yang disampaikan oleh Kardiron merupakan kasus pertama. Namun sebelumnya dewan sudah banyak menerima laporan kasus serupa. "Kalau untuk periode kali ini, baru sekali namun yang sebelumnya Sudah banyak sekali laporan yang sampai ke meja dewan, kita sudah memanggil pihak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. (ali)
Punya Kartu Tak BIsa Ambil Raskin Warga Adukan Sekdes ke Dewan
LANDAK TRIBUN-Dengan membawa 37 lembar surat pengambilan jatah raskin Kardiron (52) warga Desa Sekendal Kecamatan Air Besar, Senin (30/11) mengadukan nasibnya kepada ketua DPRD Landak seorang diri.
Ia mengatakan terpaksa menempuh jalur tersebut lantaran merasa kecewa, karena kartu pengambilan raskin yang dibagikan oleh aparat desa tidak bisa dipergunakan untuk mengambil jatah raskin.
"Saat itu saya bawa kartu ini mau ambil beras, namun oleh petugas tidak boleh katanya kartu yang saya bawa ini palsu," kata dia saat ditemui Tribun usai mengadap ketua DPRD Landak Heri Saman.
Kartu yang dibawa oleh Kardiron tersebut berbentuk foto copian, dalamn surat itu tertera bulog kartu raskin 2009, yang ditanda tangani oleh Camat Air Besar F Yonas. "Saya hanya tanya saja kepada pak dewan tadi, apakah kartu saya ini masih berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku kenapa saya tidak bisa mengambil raskin," katanya.
Ia menjelaskan kartu tersebut dibagikan pada 25 Mei 2009 lalu, oleh sekdes Sekendal bernama Niksam, sebagai bukti pengambilan jatah raskin yang akan disalurkan oleh aparat desa tanggal 24 November lalu. "Dulu kami tidak dapat kartu, sekarang sudah dapat kok tidak bisa juga ambil raskin," ungkapnya dengan kesal.
Dikatakan Kardiron kasus ini bukan kali pertama terjadi di desa Sekendal. Sejak pemerintah memberikan bantuan raskin kepada masyarakatnya warga di sana juga tidak pernah menerima raskin. Ia menduga aparat desa telah menjualnya kepada pemilik toko. "Kalau tidak dijual masak kami tidak pernah dapat raskin," katanya.
Sekdes Sekendal Niksam yang dikonfirmasi Tribun mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang warga penerima raskin untuk mengambil jatahnya apalagi yang bersangkutan sudah mendapatkan kartu. "Ini hanya salah paham saja. Semua warga bisa mengambil raskin kok," katanya.
Ia menjelaskan mengapa Kardiron tidak bisa mengambil raskin, dikarenakan saat itu truk pengangkut beras belum sampai di Desa Sekendal. Namun Kardiron sudah memaksa membeli beras di lokasi tersebut.
"Saat itu truk pengangkut beras baru sampai di Simpang Semuntik bermaksud menurunkan beras di lokasi tersebut. Kami memang tidak melayani dia saat itu karena kami bermaksud membagikannya ke Desa Sekendal. Namun dia sudah keburu emosi lalu pulang," kata NIksam.
Mengenai 36 orang pemegang kartu lainnya yang juga tak mendapatkan raskin, Niksam memperkirakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Kardiron dengan cara mengumpulkan kartu warga lainnya. "Saya sudah bagikan semua raskinya ya tinggal pak kardiron dan orang-orang tersebut," katanya.
Niksam mengatakan jatah raskin untuk desa Sekendal tersebut sebanyak 11,25 ton yang rencananya akan dibagikan kepada 735 kepala keluarga yang ada di lima dusun. Dusun Baris, Sajam, Limpo, Lepuk, dan Dusun Sekendal.
"Berasnya sudah datang kamis, sedangkan pembagiannya dilakukan dua hari Kamis dan jumat, warga dapat mengambil beras dengan cara datang sendiri dan membawa kupon," kata dia.
Ia juga mengatakan beras tersebut dijual sesuai dengan ketentuan yang ada. Masing-masing KK mendapatkan beras sebanyak 15 Kg, dengan harga Rp 2500. "Semuanya sudah mendapatkan beras sesuai dengan ketentuan, bahkan ada yang membeli lebih satu karung, karena ada sebagian warga yang tidak mengambilnya," kata dia.
Camat Air Besar (Serimbuk) yang dikonfirmasi Tribun juga mengatakan, pihaknya sudah menganjurkan aparat desa untuk membagikan raskin sesuai dengan ketentuan yang ada. "Tidak ada masalah mengenai raskin, semua warga sudah kebagian sesuai dengan ketentuan yang ada," kata dia.
Yonas menganggap Kardiron hanya mengada-ada saja apalagi dirinya datang hanya seorang diri. "Itukan hanya menyampaikan aspirasi, jadi jangan terlalu dipercaya, tidak ada masalah lagi kok dengan pembagian raskin jadi tidak perlu diekspos lagi," kata Camat. (ali)
Side Bar
Perlu Sosialisasi
wakil ketua DPRD Landak Markus Amid yang menerima mengatakan, sudah banyak sekali kasus-kasus serupa yang masuk ke meja dewan beberapa diantaranya sudah diselesaikan secara musyawarah. "Kalau kasus ini masih berlarut-larut dewan juga akan memanggil kepala desanya, menanyakan kejelasan kasus tersebut," katanya.
Banyaknya kasus dugaan penyelewengan raskin membuat kalangan dewan menjadi gerah. Untuk menghindari kejadi serupa dewan meminta pihak bulog, Kecamatan atau Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Yang menjadi permasalahan kadang-kadang masyarakat menyalahakan desa, sementara desa terkendala dana untuk mengambil raskin ke bulog, sementara untuk menebus beras di bulog desa harus membayar secara langsung, kalau desa tidak punya uang bagaimana mau mengambilnya. Nah mekanisme pengambilan raskin ini yang perlu disosialisasikan kepa masyarakat supaya jelas," ungkapnya.
Selain dari pada penyuluhan pengawasan pendistribusian raskin juga perlu dilakukan oleh pihak terkait, baik pihak kepolisian ataupun bulog. "Kalau ada pengawasan saya pikir tidak akan terjadi kasus semacam ini," ungkapnya.
Dikatakan Markus pada periode 2009-2014 laporan yang disampaikan oleh Kardiron merupakan kasus pertama. Namun sebelumnya dewan sudah banyak menerima laporan kasus serupa. "Kalau untuk periode kali ini, baru sekali namun yang sebelumnya Sudah banyak sekali laporan yang sampai ke meja dewan, kita sudah memanggil pihak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. (ali)
Ia mengatakan terpaksa menempuh jalur tersebut lantaran merasa kecewa, karena kartu pengambilan raskin yang dibagikan oleh aparat desa tidak bisa dipergunakan untuk mengambil jatah raskin.
"Saat itu saya bawa kartu ini mau ambil beras, namun oleh petugas tidak boleh katanya kartu yang saya bawa ini palsu," kata dia saat ditemui Tribun usai mengadap ketua DPRD Landak Heri Saman.
Kartu yang dibawa oleh Kardiron tersebut berbentuk foto copian, dalamn surat itu tertera bulog kartu raskin 2009, yang ditanda tangani oleh Camat Air Besar F Yonas. "Saya hanya tanya saja kepada pak dewan tadi, apakah kartu saya ini masih berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku kenapa saya tidak bisa mengambil raskin," katanya.
Ia menjelaskan kartu tersebut dibagikan pada 25 Mei 2009 lalu, oleh sekdes Sekendal bernama Niksam, sebagai bukti pengambilan jatah raskin yang akan disalurkan oleh aparat desa tanggal 24 November lalu. "Dulu kami tidak dapat kartu, sekarang sudah dapat kok tidak bisa juga ambil raskin," ungkapnya dengan kesal.
Dikatakan Kardiron kasus ini bukan kali pertama terjadi di desa Sekendal. Sejak pemerintah memberikan bantuan raskin kepada masyarakatnya warga di sana juga tidak pernah menerima raskin. Ia menduga aparat desa telah menjualnya kepada pemilik toko. "Kalau tidak dijual masak kami tidak pernah dapat raskin," katanya.
Sekdes Sekendal Niksam yang dikonfirmasi Tribun mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang warga penerima raskin untuk mengambil jatahnya apalagi yang bersangkutan sudah mendapatkan kartu. "Ini hanya salah paham saja. Semua warga bisa mengambil raskin kok," katanya.
Ia menjelaskan mengapa Kardiron tidak bisa mengambil raskin, dikarenakan saat itu truk pengangkut beras belum sampai di Desa Sekendal. Namun Kardiron sudah memaksa membeli beras di lokasi tersebut.
"Saat itu truk pengangkut beras baru sampai di Simpang Semuntik bermaksud menurunkan beras di lokasi tersebut. Kami memang tidak melayani dia saat itu karena kami bermaksud membagikannya ke Desa Sekendal. Namun dia sudah keburu emosi lalu pulang," kata NIksam.
Mengenai 36 orang pemegang kartu lainnya yang juga tak mendapatkan raskin, Niksam memperkirakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh Kardiron dengan cara mengumpulkan kartu warga lainnya. "Saya sudah bagikan semua raskinya ya tinggal pak kardiron dan orang-orang tersebut," katanya.
Niksam mengatakan jatah raskin untuk desa Sekendal tersebut sebanyak 11,25 ton yang rencananya akan dibagikan kepada 735 kepala keluarga yang ada di lima dusun. Dusun Baris, Sajam, Limpo, Lepuk, dan Dusun Sekendal.
"Berasnya sudah datang kamis, sedangkan pembagiannya dilakukan dua hari Kamis dan jumat, warga dapat mengambil beras dengan cara datang sendiri dan membawa kupon," kata dia.
Ia juga mengatakan beras tersebut dijual sesuai dengan ketentuan yang ada. Masing-masing KK mendapatkan beras sebanyak 15 Kg, dengan harga Rp 2500. "Semuanya sudah mendapatkan beras sesuai dengan ketentuan, bahkan ada yang membeli lebih satu karung, karena ada sebagian warga yang tidak mengambilnya," kata dia.
Camat Air Besar (Serimbuk) yang dikonfirmasi Tribun juga mengatakan, pihaknya sudah menganjurkan aparat desa untuk membagikan raskin sesuai dengan ketentuan yang ada. "Tidak ada masalah mengenai raskin, semua warga sudah kebagian sesuai dengan ketentuan yang ada," kata dia.
Yonas menganggap Kardiron hanya mengada-ada saja apalagi dirinya datang hanya seorang diri. "Itukan hanya menyampaikan aspirasi, jadi jangan terlalu dipercaya, tidak ada masalah lagi kok dengan pembagian raskin jadi tidak perlu diekspos lagi," kata Camat. (ali)
Side Bar
Perlu Sosialisasi
wakil ketua DPRD Landak Markus Amid yang menerima mengatakan, sudah banyak sekali kasus-kasus serupa yang masuk ke meja dewan beberapa diantaranya sudah diselesaikan secara musyawarah. "Kalau kasus ini masih berlarut-larut dewan juga akan memanggil kepala desanya, menanyakan kejelasan kasus tersebut," katanya.
Banyaknya kasus dugaan penyelewengan raskin membuat kalangan dewan menjadi gerah. Untuk menghindari kejadi serupa dewan meminta pihak bulog, Kecamatan atau Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Yang menjadi permasalahan kadang-kadang masyarakat menyalahakan desa, sementara desa terkendala dana untuk mengambil raskin ke bulog, sementara untuk menebus beras di bulog desa harus membayar secara langsung, kalau desa tidak punya uang bagaimana mau mengambilnya. Nah mekanisme pengambilan raskin ini yang perlu disosialisasikan kepa masyarakat supaya jelas," ungkapnya.
Selain dari pada penyuluhan pengawasan pendistribusian raskin juga perlu dilakukan oleh pihak terkait, baik pihak kepolisian ataupun bulog. "Kalau ada pengawasan saya pikir tidak akan terjadi kasus semacam ini," ungkapnya.
Dikatakan Markus pada periode 2009-2014 laporan yang disampaikan oleh Kardiron merupakan kasus pertama. Namun sebelumnya dewan sudah banyak menerima laporan kasus serupa. "Kalau untuk periode kali ini, baru sekali namun yang sebelumnya Sudah banyak sekali laporan yang sampai ke meja dewan, kita sudah memanggil pihak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. (ali)
Minggu, 26 Juli 2009
Landak Rebut Juara 3 Miss Waria
TRIBUN LANDAK-Sedikitnya 24 peserta dari lima Kabupaten dan Kota, turut ambil bagian dalam pemilihan miss waria tinggkat Provinsi Kalbar, yang digelar di aula Kantor camat Ngabang Kabupaten Landak pada Sabtu (25/7) malam.
Acara yang berlangsung satu malam tersebut, berlangung meriah, tak kurang 300 lebih penonton memadati ruang yang hanya berukuran kurang lebih 10x15 meter tersebut, demi menyaksikan acara tahunan itu.
Selain pemilihan miss waria, panitia penyelenggara juga mengadakan beragam kegiatan, diantaranya, pemilihan putra-putri merah putih tingkat Kabupaten Landak, yang diikuti 32 peserta, parade band musik, yang dikuti 14 peserta dan dancer 2 peserta.
Untuk pemilihan miss waria tingkat Provinsi, Landak hanya berada di posisi ketiga atas nama Bety, disusul dengan juara favorit Enjelina Sondak. Berada di ururtan kedua, direbut Tarigas utusan Kabupaten Sanggau, dan posisi pertama ditempati oleh Een Pontura dari Kota Pontianak. Untuk juara satu tingkat Kabupaten Landak, direbut oleh Emi Amelia.
Sedangkan pemilihan putra-putri merah putih tingkat Kabupaten Landak, juara satu putri direbut oleh Emi Hartati, ke 2, Nyemas Ade Irma, dan juara ketiga direbut oleh Megawati. Untuk putra, juara satu, Aryadi, juara dua, Evan, dan juara tiga direbut Aris.
festival band kategori umum tingkat Kabupaten Landak, peraih teropi emas, adalah sulai Band, juara dua, The emergency dan juara tiga, adalah Defcomunity, dan favorit, The Print Band.
Ketua panitia panitia penyelenggara, Binsar Antonius S.sos, mengatakan, acara yang digelar setiaap tahunnya tersebut, selain untuk memeriahkan HUT RI, juga bertujuan untuk mencari bibit baru di dunia modeling, khususnya di tingkat Kabupaten Landak. "Selain itu untuk memotifasi anak muda dalam menyalurkan bakatnya, baik didunia model maupun musik" katanya kepada Tribun disela acara.
Ia mengatakan, pemenang top model satu dan dua, akan, diikutkan dalam ajang modeling di Pontianak untuk tingkat Provinsi, di gedung Auditorium Untan pada 14 Agustus mendatang. "Ya mudah-mudahan landak bisa mewakili Kalbar," harapnya.
ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) Kalbar, Yuni mengatakan, berharap dengan adanya pemilihan miss waria ini, masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata, terhadap waria. "Kita harus memandang dari sisi positif seorang waria, sehingga kita tidak termarginalkan, " katanya.
Mami sapaan akrab Yuni,berharap pemerintah, agar lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan semacam ini, dengan memberikan dukungan secara material dan moril, sebab waria juga turut andil dalam membangun bangsa. "Kita lihat, banyak dunia kecantikan yang didominasi oleh waria, mereka juga menyerap tenaga kerja," katanya. (ali)
Acara yang berlangsung satu malam tersebut, berlangung meriah, tak kurang 300 lebih penonton memadati ruang yang hanya berukuran kurang lebih 10x15 meter tersebut, demi menyaksikan acara tahunan itu.
Selain pemilihan miss waria, panitia penyelenggara juga mengadakan beragam kegiatan, diantaranya, pemilihan putra-putri merah putih tingkat Kabupaten Landak, yang diikuti 32 peserta, parade band musik, yang dikuti 14 peserta dan dancer 2 peserta.
Untuk pemilihan miss waria tingkat Provinsi, Landak hanya berada di posisi ketiga atas nama Bety, disusul dengan juara favorit Enjelina Sondak. Berada di ururtan kedua, direbut Tarigas utusan Kabupaten Sanggau, dan posisi pertama ditempati oleh Een Pontura dari Kota Pontianak. Untuk juara satu tingkat Kabupaten Landak, direbut oleh Emi Amelia.
Sedangkan pemilihan putra-putri merah putih tingkat Kabupaten Landak, juara satu putri direbut oleh Emi Hartati, ke 2, Nyemas Ade Irma, dan juara ketiga direbut oleh Megawati. Untuk putra, juara satu, Aryadi, juara dua, Evan, dan juara tiga direbut Aris.
festival band kategori umum tingkat Kabupaten Landak, peraih teropi emas, adalah sulai Band, juara dua, The emergency dan juara tiga, adalah Defcomunity, dan favorit, The Print Band.
Ketua panitia panitia penyelenggara, Binsar Antonius S.sos, mengatakan, acara yang digelar setiaap tahunnya tersebut, selain untuk memeriahkan HUT RI, juga bertujuan untuk mencari bibit baru di dunia modeling, khususnya di tingkat Kabupaten Landak. "Selain itu untuk memotifasi anak muda dalam menyalurkan bakatnya, baik didunia model maupun musik" katanya kepada Tribun disela acara.
Ia mengatakan, pemenang top model satu dan dua, akan, diikutkan dalam ajang modeling di Pontianak untuk tingkat Provinsi, di gedung Auditorium Untan pada 14 Agustus mendatang. "Ya mudah-mudahan landak bisa mewakili Kalbar," harapnya.
ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) Kalbar, Yuni mengatakan, berharap dengan adanya pemilihan miss waria ini, masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata, terhadap waria. "Kita harus memandang dari sisi positif seorang waria, sehingga kita tidak termarginalkan, " katanya.
Mami sapaan akrab Yuni,berharap pemerintah, agar lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan semacam ini, dengan memberikan dukungan secara material dan moril, sebab waria juga turut andil dalam membangun bangsa. "Kita lihat, banyak dunia kecantikan yang didominasi oleh waria, mereka juga menyerap tenaga kerja," katanya. (ali)
Kamis, 02 Juli 2009
5 Kasus KDRT di Landak Wabup Imbau Lapor
LANDAK TRIBUN-Sedikitnya lima kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat di polres Landak sejak Januari 2009, empat diantaranya dialami oleh perempuan, dan 1 KDRT yang dialami oleh laki-laki. Dari data tersebut, masih banyak lagi beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak yang ada di Kabupaten Landak ini tidak terungkap.
"Oleh sebab itu, untuk membantu memecahkan masalah yang dialami masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Landak, perlu ada institusi pelayanan terpadu," kata Wakil Bupati Landak, Drs Agustinus Sukiman, saat membuka acara workshop penyusunan TOR Kerja dan rencana kerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, di aula Bapeda, Kamis (2/7).
Sukiman mendasari hal tersebut dengan, undang-undang NO 23 Th 2002, yang menekankan bahwa anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasalnya anak-anak sering mengalami eksploitasi, dalam bidang ekonomi atau orang tuanya sendiri.
"Dengan adanya pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ini, diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, jadi masyarakat jangan khawatir untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya," tambah Sukiman.
Wabup mengimbau seluruh masyarakat Landak, jika mengetahui atau menemukan kasus-kasus KDRT dapat segera melaporkannya kepada pihak berwajib terdekat. Misalnya, Ketua RT, RW, Lurah dan polisi. ”Agar masalah seperti ini dapat segera ditangani,” ujarnya.
Akung Widiastuti, dari Badan Pemberdayaan perempuan anak masyarakat dan keluarga berencana, Provisnsi Kalbar, mengatakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KDRT yang ada di Landak bisa diatasi. Untuk itu masyarakat jangan merasa khawatir lagi, untuk segera melaporkan ketika mengalami kejadian tersebut. "Walau prasarananya sangat sederhana, masyarakat bisa mendapat bantuan hukum bukti peradilan, perlindungan sosial dan yuridis di tempat tersebut secara gratis," katanya.
Ia juga mengungkapkan, P2TP2A merupakan tempat aman dalam memberikan pelayanan terpadu dan menyeluruh, serta tempat pemulihan korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak harus memperhatikan efek pengamanan, kesehatan dan trauma berkepanjangan. ”Korban harus merasa terlindungi dan tidak sendiri menghadapi masalahnya,” ujarnya.
P2TP2A terbentuk tahun 2008. Sarana dan prasarananya sangat sederhana. Sistem pengelolaannya bekerjasama dengan jejaring yang ada di Kota Pontianak. Selama ini, kata Widiastuti, penanganan korban-korban kekerasan dibantu melalui P2TP2A dengan pendamping dari jejaring dari RPK dan Poltabes Pontianak.
Ia mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di masyarakat. (ali)
"Oleh sebab itu, untuk membantu memecahkan masalah yang dialami masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Landak, perlu ada institusi pelayanan terpadu," kata Wakil Bupati Landak, Drs Agustinus Sukiman, saat membuka acara workshop penyusunan TOR Kerja dan rencana kerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, di aula Bapeda, Kamis (2/7).
Sukiman mendasari hal tersebut dengan, undang-undang NO 23 Th 2002, yang menekankan bahwa anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasalnya anak-anak sering mengalami eksploitasi, dalam bidang ekonomi atau orang tuanya sendiri.
"Dengan adanya pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ini, diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, jadi masyarakat jangan khawatir untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya," tambah Sukiman.
Wabup mengimbau seluruh masyarakat Landak, jika mengetahui atau menemukan kasus-kasus KDRT dapat segera melaporkannya kepada pihak berwajib terdekat. Misalnya, Ketua RT, RW, Lurah dan polisi. ”Agar masalah seperti ini dapat segera ditangani,” ujarnya.
Akung Widiastuti, dari Badan Pemberdayaan perempuan anak masyarakat dan keluarga berencana, Provisnsi Kalbar, mengatakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KDRT yang ada di Landak bisa diatasi. Untuk itu masyarakat jangan merasa khawatir lagi, untuk segera melaporkan ketika mengalami kejadian tersebut. "Walau prasarananya sangat sederhana, masyarakat bisa mendapat bantuan hukum bukti peradilan, perlindungan sosial dan yuridis di tempat tersebut secara gratis," katanya.
Ia juga mengungkapkan, P2TP2A merupakan tempat aman dalam memberikan pelayanan terpadu dan menyeluruh, serta tempat pemulihan korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak harus memperhatikan efek pengamanan, kesehatan dan trauma berkepanjangan. ”Korban harus merasa terlindungi dan tidak sendiri menghadapi masalahnya,” ujarnya.
P2TP2A terbentuk tahun 2008. Sarana dan prasarananya sangat sederhana. Sistem pengelolaannya bekerjasama dengan jejaring yang ada di Kota Pontianak. Selama ini, kata Widiastuti, penanganan korban-korban kekerasan dibantu melalui P2TP2A dengan pendamping dari jejaring dari RPK dan Poltabes Pontianak.
Ia mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di masyarakat. (ali)
Logistik KPU Landak Didistribusikan
KPU Distribusikan Logistik Enam Kecamatan
Tujuh Lainnya Hari Ini
LANDAK TRIBUN-Penyaluran logistik pilpres 2009, telah dilakukan KPU Kabupaten Landak, Sejak Kamis (2/7), hal itu demi mengejar target, H-5 logistik sudah tersalurkan ke 900 TPS yang tersebar di Kabupaten Landak.
Dalam penyaluran tersebut, KPU telah mendistribusikan sekitar 450 kotak suara yang di dalamnya berisikan segala perlengkapan pemungutan suara, di enam kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, Ngabang, serta kecamatan Kuala Behe. "Untuk tujuh kecamatan yang belum disalurkan rencananya besok, (hari ini red)," ujar ketua KPU Landak Ir Sudianto saat ditemui di ruang kerjanya.
Dalam pendistribusian tersebut, nampak beberapa anggota polisi berseragam lengkap berjaga-jaga, sedangkan anggota KPU yang lain juga terlihat sibuk, mengawasi. "Kita memang sudah koordinasi dengan Polres Landak, untuk mengawal pendistribusian logistik," tambah Sudianto.
Dari pantauan Tribun, beberapa kotak suara saat itu terlihat tidak tergembok saat dinaikan ke mobil truk pengangkut. Namun Sudianto mengatakan, bahwa hal tersebut tidaklah mempengaruhi pendistribusian logistik, bahkan sebaliknya, untuk melindungi kalau ada kerusakan pada kotak suara itu sendiri. "Jadi rencananya akan di gembok kalau sudah sampai PPK, itu untuk melindungi kalau ada yang rusak," kata dia.
Ia juga mengatakan, kendati tidak tergembok, logistik yang ada di dalam kotak suara tersebut sudah tersortir oleh KPU sebelumnya, bahkan sudah disegel. Ia menegaskan PPK di kecamatan hanya tinggal mendistribusikan ke tiap-tiap TPS yang ada. "Jadi mereka tidak berhak mengotak-atik logistik yang ada, tugas mereka hanyalah menyalurkan saja," tukasnya.
Sebelumnya Sudianto mengakui, beberapa logistik, seperti kertas suara terdapat beberapa kerusakannya, namun ia enggan menyebutkan secara rinci berapa pastinya. "Ada namun ndak seberapa, mendingjangan ditulislah kalau yang seperti itu," kata dia.
Sejauh ini, dalam menghadapi pilpres yang tinggal menghitung hari, pihaknya telah maksimal melakukan sosialisasi mengenai pencontrengan, terutama pembekalan-pembekalan kepada anggota PPK dan KPPS se_Kabupaten Landak. "Kita sudah sampaikan melalui media masa, dan sosialisasi sampai ke Kecamatan, jadi saya harap PPK dan KPPS bisa menjalankan tugasnya dengan baik," pesannya.
Ia mengimbau kepada seluruh pemilih di Kabupaten Landak, untuk berperan serta dalam pilpres nantinya dengan tidak golput, pasalnya nasib kedepan bangsa ini ada di tangan pemilih. "Sesuai dengan taget kita yakni 93 persen masyarakat yang menggunakan haknya, kalau semuanya memilih itu yang lebih baik," katanya (ali)
Tujuh Lainnya Hari Ini
LANDAK TRIBUN-Penyaluran logistik pilpres 2009, telah dilakukan KPU Kabupaten Landak, Sejak Kamis (2/7), hal itu demi mengejar target, H-5 logistik sudah tersalurkan ke 900 TPS yang tersebar di Kabupaten Landak.
Dalam penyaluran tersebut, KPU telah mendistribusikan sekitar 450 kotak suara yang di dalamnya berisikan segala perlengkapan pemungutan suara, di enam kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, Ngabang, serta kecamatan Kuala Behe. "Untuk tujuh kecamatan yang belum disalurkan rencananya besok, (hari ini red)," ujar ketua KPU Landak Ir Sudianto saat ditemui di ruang kerjanya.
Dalam pendistribusian tersebut, nampak beberapa anggota polisi berseragam lengkap berjaga-jaga, sedangkan anggota KPU yang lain juga terlihat sibuk, mengawasi. "Kita memang sudah koordinasi dengan Polres Landak, untuk mengawal pendistribusian logistik," tambah Sudianto.
Dari pantauan Tribun, beberapa kotak suara saat itu terlihat tidak tergembok saat dinaikan ke mobil truk pengangkut. Namun Sudianto mengatakan, bahwa hal tersebut tidaklah mempengaruhi pendistribusian logistik, bahkan sebaliknya, untuk melindungi kalau ada kerusakan pada kotak suara itu sendiri. "Jadi rencananya akan di gembok kalau sudah sampai PPK, itu untuk melindungi kalau ada yang rusak," kata dia.
Ia juga mengatakan, kendati tidak tergembok, logistik yang ada di dalam kotak suara tersebut sudah tersortir oleh KPU sebelumnya, bahkan sudah disegel. Ia menegaskan PPK di kecamatan hanya tinggal mendistribusikan ke tiap-tiap TPS yang ada. "Jadi mereka tidak berhak mengotak-atik logistik yang ada, tugas mereka hanyalah menyalurkan saja," tukasnya.
Sebelumnya Sudianto mengakui, beberapa logistik, seperti kertas suara terdapat beberapa kerusakannya, namun ia enggan menyebutkan secara rinci berapa pastinya. "Ada namun ndak seberapa, mendingjangan ditulislah kalau yang seperti itu," kata dia.
Sejauh ini, dalam menghadapi pilpres yang tinggal menghitung hari, pihaknya telah maksimal melakukan sosialisasi mengenai pencontrengan, terutama pembekalan-pembekalan kepada anggota PPK dan KPPS se_Kabupaten Landak. "Kita sudah sampaikan melalui media masa, dan sosialisasi sampai ke Kecamatan, jadi saya harap PPK dan KPPS bisa menjalankan tugasnya dengan baik," pesannya.
Ia mengimbau kepada seluruh pemilih di Kabupaten Landak, untuk berperan serta dalam pilpres nantinya dengan tidak golput, pasalnya nasib kedepan bangsa ini ada di tangan pemilih. "Sesuai dengan taget kita yakni 93 persen masyarakat yang menggunakan haknya, kalau semuanya memilih itu yang lebih baik," katanya (ali)
Senin, 25 Mei 2009
Inspektorat audit Dana SSN Sekolah Landak
LANDAK TRIBUN-Bantuan sekolah standar nasional dan pendidikan gratis yang bergulir dua tahun terakhir, menjadi sasaran audit Inspektorat Kabupaten Landak. Senin (25/5), Bersama BPKP Perwakilan pusat pihaknya melakukan audit di beberapa sekolah SD dan SMP di Kecamatan Ngabang.
Tim yang tergabung dalam join audit tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana bantuan yang telah diberikan pemerintah pada tahun anggaran 2008, sebagai pendukung peningkatana mutu pendidikan.
Satu diantara sekolah yang menjadi sasaran saat itu adalah SDN 16 kecamatan Ngabang. Sebab sebelumnya sekolah tersebut juga menerima bantuan sebesar Rp 120 juta, yang merupakan dana SSN yang diperuntukan sebagai dana pembelian perlengkapan sekolah.
Staf inspektorat daerah Landak Rojak yang saat itu melakukan pemeriksaan di SDN 16 Ngabang mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya penyelewengan yang dilakukan sekolah tersebut, hanya saja kata dia, ada beberapa administrasi yang belum dilengkapi. "Pembukuannya saja yang kurang lengkap, jadi kita belum bisa memastikan ada tidaknya penyelewengan, namun sepertinya tidak ada," katanya kepada Tribun.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksaan penggunaan SSN yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah yang sudah mendapat jatah bantun tersebut. Sebab dana SSN diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung peningkatan operasional sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat lebih baik."Ini atas permintaan dirjen pendidikan pusat, agar melakukan audit terhadap beberapa sekolah." katanya.
Inspektorat daerah Landak yang turun ke sekolah SDN 16 saat itu sebanyak 5 orang, sedangkan dari BPKP perwakilan pusat hanya satu orang saja. "Kami diminta bantuan karena kekurangan personil," kata dia.
Kepala sekolah SDN 16 Ngatiman alias Pakde, mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan BPKP tersebut, alasannya demi kebaikan mutu pendidikan selanjutnya. "Ini justru yang saya tunggu-tunggu, saya suka, karena ini merupakan kontrol yang sangat baik," ujarnya.
Ia menjelaskan, dana SSN yang disalurkan pemerintah pada tahun anggaran 2008 sebanyak 120 juta, dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya. "Barang-barang yang kami beli, diantaranya, buku referensi pendidikan, Multimedia, seperti komputer dan yang lainnya, serta alat peraga," kata dia sembari menunjukan tumpukan barang-barang yang dibelinya dan masih belum dipergunakan saat itu. (ali)
Tim yang tergabung dalam join audit tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana bantuan yang telah diberikan pemerintah pada tahun anggaran 2008, sebagai pendukung peningkatana mutu pendidikan.
Satu diantara sekolah yang menjadi sasaran saat itu adalah SDN 16 kecamatan Ngabang. Sebab sebelumnya sekolah tersebut juga menerima bantuan sebesar Rp 120 juta, yang merupakan dana SSN yang diperuntukan sebagai dana pembelian perlengkapan sekolah.
Staf inspektorat daerah Landak Rojak yang saat itu melakukan pemeriksaan di SDN 16 Ngabang mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya penyelewengan yang dilakukan sekolah tersebut, hanya saja kata dia, ada beberapa administrasi yang belum dilengkapi. "Pembukuannya saja yang kurang lengkap, jadi kita belum bisa memastikan ada tidaknya penyelewengan, namun sepertinya tidak ada," katanya kepada Tribun.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksaan penggunaan SSN yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah yang sudah mendapat jatah bantun tersebut. Sebab dana SSN diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung peningkatan operasional sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat lebih baik."Ini atas permintaan dirjen pendidikan pusat, agar melakukan audit terhadap beberapa sekolah." katanya.
Inspektorat daerah Landak yang turun ke sekolah SDN 16 saat itu sebanyak 5 orang, sedangkan dari BPKP perwakilan pusat hanya satu orang saja. "Kami diminta bantuan karena kekurangan personil," kata dia.
Kepala sekolah SDN 16 Ngatiman alias Pakde, mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan BPKP tersebut, alasannya demi kebaikan mutu pendidikan selanjutnya. "Ini justru yang saya tunggu-tunggu, saya suka, karena ini merupakan kontrol yang sangat baik," ujarnya.
Ia menjelaskan, dana SSN yang disalurkan pemerintah pada tahun anggaran 2008 sebanyak 120 juta, dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya. "Barang-barang yang kami beli, diantaranya, buku referensi pendidikan, Multimedia, seperti komputer dan yang lainnya, serta alat peraga," kata dia sembari menunjukan tumpukan barang-barang yang dibelinya dan masih belum dipergunakan saat itu. (ali)
Camat Ngabang Bantah Terlibat Penyelewengan Raski
Foto: Camat air Besar (Serimbuk) F Yunas.
Penyelewengan raskin
Camat Bantah Terlibat
LANDAK TRIBUN-Camat Air Besar (Serimbuk) F Yunas akhirnya turun tangan, terkait adanya penyelewengan Raskin yang dilakukan oleh Oknum Kades Semuntik Mastoyo dan Sekdesnya Niksam. Senin (25/5) pagi, Yunas mendatangi Polres Landak, untuk meluruskan pernyataan yang diberikan kasat reskrim AKP Hujra Soumena, tentang jumlah raskin yang di jual kades dan sekdes. "Tidak sampai kalau sembilan ton itu seperti yang diberitakan di koran, yang benar itu empat ton saja," kata camat kepada wartawan.
Diminta tanggapannya mengenai kejadian tersebut, camat mengaku heran mengapa sampai terjadi tindakan yang merugikan masyarakat itu, padahal kata camat, dirinya sudah sering mengingatkan kepada kades agar tidak macam-macam dengan bantuan raskin. "Kenapa kok masih saja diselewengkan, ini siapa yang salah," kata dia.
Disinggung apakah tidak ada pengawasan yan g dilakukan kecamatan, sehingga kasus tersebut sampai terjadi, dengan ragu-ragu camat menjawab. "Sudah ada staf dari kecamatan yang mengawas, namun entah bagaimana sampai ini terjadi. Katanya sih waktu rombongan pembawa beras sampai di simpang armed staf kecamatan tadi makan, lalu truk yang ada di depan jalan dulu, makanya tidak dia tahu, kemudian truk yang jalan tadi menjualnya di toko tanpa sepengetahuan staf kecamatan" ujar camat memberikan alasan. "Sebelumnya mereka ini berangkat sama-sama dalam satu rombongan sebanyak lima truk,namun satu truk yang ada didepannya jalan dulu" lanjut camat.
Mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada kedua oknum yang telah merugikan negara tersebut, Camat mengatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan. "Itu sudah urusan bupati nanti," kata dia.
Ditanyakan ada tidaknya keterlibatan camat dalam penyelewengan ini, camat buru-buru menjawab. "Saya tidak pernah menganjurkan menjual beras ke toko, saya selalu mengimbau kepada kades untuk menyalurkan beras tersebut sesuai sasarannya," kata dia.
Sebelumnya, Jajaran Polres Landak menangkap Kepala Desa Semuntik Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Mastoyo dan sekdesnya Niksam, yang diduga menyelewengkan beras untuk orang miskin (raskin), Rabu (20/5) ketika sedang menjual raskin kepada pemilik toko bernama Anya dan Ropius warga Desa Amabarang Kecamatan Ngabang. Ketika itu Masyoto menjual dua ton raskin kepada dua penadah, satu ton kepada Anya dan satu ton lagi kepada Ropius. Sedangkan Niksam langsung menjual dua ton raskin kepada Ropius. Beras tersebut dijualnya seharga Rp 2600.
Kasat reskrim polres Landak, melalui Kanit Reskrim Aiptu Panjaitan, ketika dikonfirmasi wartawan, apakah pihaknya akan menetapkan penadah sebagai tersangka? "Ya kita akan panggil dulu, untuk dimintai keterangan," katanya singkat. (ali)
Penyelewengan raskin
Camat Bantah Terlibat
LANDAK TRIBUN-Camat Air Besar (Serimbuk) F Yunas akhirnya turun tangan, terkait adanya penyelewengan Raskin yang dilakukan oleh Oknum Kades Semuntik Mastoyo dan Sekdesnya Niksam. Senin (25/5) pagi, Yunas mendatangi Polres Landak, untuk meluruskan pernyataan yang diberikan kasat reskrim AKP Hujra Soumena, tentang jumlah raskin yang di jual kades dan sekdes. "Tidak sampai kalau sembilan ton itu seperti yang diberitakan di koran, yang benar itu empat ton saja," kata camat kepada wartawan.
Diminta tanggapannya mengenai kejadian tersebut, camat mengaku heran mengapa sampai terjadi tindakan yang merugikan masyarakat itu, padahal kata camat, dirinya sudah sering mengingatkan kepada kades agar tidak macam-macam dengan bantuan raskin. "Kenapa kok masih saja diselewengkan, ini siapa yang salah," kata dia.
Disinggung apakah tidak ada pengawasan yan g dilakukan kecamatan, sehingga kasus tersebut sampai terjadi, dengan ragu-ragu camat menjawab. "Sudah ada staf dari kecamatan yang mengawas, namun entah bagaimana sampai ini terjadi. Katanya sih waktu rombongan pembawa beras sampai di simpang armed staf kecamatan tadi makan, lalu truk yang ada di depan jalan dulu, makanya tidak dia tahu, kemudian truk yang jalan tadi menjualnya di toko tanpa sepengetahuan staf kecamatan" ujar camat memberikan alasan. "Sebelumnya mereka ini berangkat sama-sama dalam satu rombongan sebanyak lima truk,namun satu truk yang ada didepannya jalan dulu" lanjut camat.
Mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada kedua oknum yang telah merugikan negara tersebut, Camat mengatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan. "Itu sudah urusan bupati nanti," kata dia.
Ditanyakan ada tidaknya keterlibatan camat dalam penyelewengan ini, camat buru-buru menjawab. "Saya tidak pernah menganjurkan menjual beras ke toko, saya selalu mengimbau kepada kades untuk menyalurkan beras tersebut sesuai sasarannya," kata dia.
Sebelumnya, Jajaran Polres Landak menangkap Kepala Desa Semuntik Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Mastoyo dan sekdesnya Niksam, yang diduga menyelewengkan beras untuk orang miskin (raskin), Rabu (20/5) ketika sedang menjual raskin kepada pemilik toko bernama Anya dan Ropius warga Desa Amabarang Kecamatan Ngabang. Ketika itu Masyoto menjual dua ton raskin kepada dua penadah, satu ton kepada Anya dan satu ton lagi kepada Ropius. Sedangkan Niksam langsung menjual dua ton raskin kepada Ropius. Beras tersebut dijualnya seharga Rp 2600.
Kasat reskrim polres Landak, melalui Kanit Reskrim Aiptu Panjaitan, ketika dikonfirmasi wartawan, apakah pihaknya akan menetapkan penadah sebagai tersangka? "Ya kita akan panggil dulu, untuk dimintai keterangan," katanya singkat. (ali)
Sabtu, 25 April 2009
Wisata Religi Pemakaman Sebukit
2502rob1.lpr
Tempat Ziarah dan Memancing
Minimnya Pendapatan Asli Daerah dialami Pemerintah Kabupaten Pontianak, bukan alasan untuk tidak membangun dunia pariwisata. Masih banyak potensi wisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi pariwisata. Satu di antaranya adalah makam Opu Daeng Menambon di Sebukit.
Komplek pemakaman sebukit terletak di sebelah utara Kota Mempawah. Melalui jalur darat (menuju Singkawang), anda bisa sampai ke tempat itu sekitar 20 menit perjalan dengan mobil.
Sebukit merupakan tempat pertama Daeng Opu Menambon mendirikan kerajaan. “Pada masa itu, Pesantren Galaherang berada tak jauh sana. Kita tahu Opu sangat dekat dengan Habib Husein. Habib, pimpinan pesantren Galaherang,” kata Hj Taufikkiah, sesepuh keraton Amantubillah.
Taufikiah menjelaskan, kedudukan kerajaan Mempawah pada masa itu berada di Sebukit Rama. Setelah dua puluh enam tahun bertahta, Opu Daeng Menambon meninggal pada Senin terakhir bulan Syafar 1174 Hijirah atau tahun 1763 masehi.
“Setelah Opu meninggal, tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Panembahan Adiwijaya, anak Opu Daeng Menambon. Sejak itulah, nama kerajaan ini menjadi Amantubillah,” ujarnya.
Opu dimakamkan pada Selasa keesokan harinya di komplek pemakaman Sebukit, sehari sebelum pelaksanaan robo-robo. “Sejak itu, setiap tahun, sehari sebelum pelaksanaan robo-robo, keluarga dan kerabat keraton Amantubillah serta masyarakat berziarah ke makam opu, hingga sekarang,” ujar Taufikkiah.
Kini, tak hanya keluarga keraton dan kerabat serta masyarakat yang berdatangan ke sana. Para petinggi di Kabupaten Pontianak juga mengikuti ziarah ini. Seperti sudah menjadi satu paket, pelaksanaan ziarah tak pernah lepas dari perayaan robo-robo.
“Kalau hari biasa memang sepi. Tapi kalau hari minggu, banyak orang yang datang ke sini. Ada yang berziarah, ada juga yang memancing. Tapi paling ramainya memang saat perayaan Robo-robo, khususnya pada hari Selasa, sehari sebelumnya,” kata Dahlia, warga Sebukit yang membuka kedai minuman, tak jauh dari komplek pemakaman Opu Daeng Menambon.
Menurutnya, pada perayaan Robo-robo, jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 500 orang. “Mungkin lebih. Pokoknya kalau mau cari tempat parkir susah. Penuh sekali. Kalau banyak orang yang datang ke sini, Alhamdulillah, banyak juga yang mampi ke warung saya,” ujarnya.
Sudah delapan tahun Dahlia dan keluarganya tinggal di kawasan itu. “Awalnya sih memang sepi. Tapi setelah di bangun steigher dan pelataran parkir, tidak robo-robo pun orang pada datang ke sini,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah dapat mempromosikan wisata religi di kawasan Sebukit, agar lebih ramai orang yang datang ke sini. “Kalau mau memancing, di sini ikan banyak. Kalau mau berziarah juga bisa,” ujarnya mempromosikan kawasan itu. (leo prima)
Mayat Miss X Hebohkan Warga Kakap
*Ratusan Warga Padati TKP
KUBU RAYA, TRIBUN – Penemuan mayat Miss x menghebohkan warga Parit Surabaya Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya . Mayat tersebut ditemukan di pinggir semak belukar sekitar 400 meter dari jalan raya.
Penemuan mayat tersebut sontak mengagetkan warga setempat, akibatnya ratusan warga berdatangan menyaksikan identifikasi yang dilakukan petugas dari Poltabes Pontianak dan Polsek Kakap.
“Warga yang lewat menemukan mayat tersebut,” ujar Deddy Andriadi (37), warga setempat kepada Tribun di lokasi penemuan mayat, Minggu (26/10). Awalnya, lanjut Deddy, sekitar pukul 18.00 WIB warga yang biasa melewati lokasi melihat seorang pria sedang menurunkan korban di pinggir semak belukar.
Melihat warga melintas, tersangka kemudian melarikan diri. Warga yang melihat gerak gerik mencurigakan tersebut menghampiri semak belukar. Melihat sosok mayat, warga berhambur melapor ke petugas Kantor Camat Sungai Kakap.
“Tempat itu selalu menjadi tempat berpacaran anak muda disini,” lanjut Deddy. Kondisi mayat miss x mengenaskan. Luka tusukan terlihat dileher dan perut korban. Korban menggunakan jaket katun hitam, celana jins biru dan menggunakan ikat pinggang merah muda.
Posisi mayat berada dipinggir semak dengan kedua kaki keatas akibat tertahan semak belukar.
Lokasi penemuan terbilang jauh dari keramainaan. Semak belukar yang berada di sisi kiri dan kanan jalan melebihi tinggi orang dewasa. Petugas harus menggunakan dua unit kendaraan double gardan jenis strada dan jeep untuk menjangkau lokasi.
Dari pengamatan Tribun dilokasi kejadian petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa sandal korban dan sarung senjata tajam. Petugas lantas melakukan identifikasi di TKP dan mayat.
Waka Poltabes Pontianak, AKP Iman (tolong cari nama lengkapnya) terlihat hadir di lokasi kejadian. Sesaknya warga cukup menyulitkan petugas. Sekitar pukul 22.30 mayat dievakuasi ke RS Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan outopsi.
Mobil jeep yang membawa mayat sempat terperosok saat meninggalkan TKP. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui motif pembunuhan.(iin)
KUBU RAYA, TRIBUN – Penemuan mayat Miss x menghebohkan warga Parit Surabaya Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya . Mayat tersebut ditemukan di pinggir semak belukar sekitar 400 meter dari jalan raya.
Penemuan mayat tersebut sontak mengagetkan warga setempat, akibatnya ratusan warga berdatangan menyaksikan identifikasi yang dilakukan petugas dari Poltabes Pontianak dan Polsek Kakap.
“Warga yang lewat menemukan mayat tersebut,” ujar Deddy Andriadi (37), warga setempat kepada Tribun di lokasi penemuan mayat, Minggu (26/10). Awalnya, lanjut Deddy, sekitar pukul 18.00 WIB warga yang biasa melewati lokasi melihat seorang pria sedang menurunkan korban di pinggir semak belukar.
Melihat warga melintas, tersangka kemudian melarikan diri. Warga yang melihat gerak gerik mencurigakan tersebut menghampiri semak belukar. Melihat sosok mayat, warga berhambur melapor ke petugas Kantor Camat Sungai Kakap.
“Tempat itu selalu menjadi tempat berpacaran anak muda disini,” lanjut Deddy. Kondisi mayat miss x mengenaskan. Luka tusukan terlihat dileher dan perut korban. Korban menggunakan jaket katun hitam, celana jins biru dan menggunakan ikat pinggang merah muda.
Posisi mayat berada dipinggir semak dengan kedua kaki keatas akibat tertahan semak belukar.
Lokasi penemuan terbilang jauh dari keramainaan. Semak belukar yang berada di sisi kiri dan kanan jalan melebihi tinggi orang dewasa. Petugas harus menggunakan dua unit kendaraan double gardan jenis strada dan jeep untuk menjangkau lokasi.
Dari pengamatan Tribun dilokasi kejadian petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa sandal korban dan sarung senjata tajam. Petugas lantas melakukan identifikasi di TKP dan mayat.
Waka Poltabes Pontianak, AKP Iman (tolong cari nama lengkapnya) terlihat hadir di lokasi kejadian. Sesaknya warga cukup menyulitkan petugas. Sekitar pukul 22.30 mayat dievakuasi ke RS Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan outopsi.
Mobil jeep yang membawa mayat sempat terperosok saat meninggalkan TKP. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui motif pembunuhan.(iin)
Langganan:
Postingan (Atom)
